Undangan Temu Nasional “Menemukan Solusi Terhadap Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Akhir Tahun”

18 Oktober 2013

Undangan Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa
“Menemukan Solusi Terhadap Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Akhir Tahun”

Undangan Temu Nasional

Latar Belakang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan penyempurnaan aturan pendukung yang mampu mengawal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2012, lebih dari tujuh puluh (70) item perubahan dan penyempuranaan Peraturan Presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 70/2012 sebagai penyempurnaan Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Kepala (Perka) LKPP sebagai petunjuk teknis maupun penjelasan lebih detail terhadap perubahan tersebut.
Jika dicermati lebih lanjut, ada satu fakta menarik; sejauh manakah aturan ini memberikan penjelasan dan batasan kewenangan dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikategorikan masuk periode akhir tahun? Dalam kategori dan kondisi apakah bahwa praktek Pengadaan barang/jasa Pemerintah akhir tahun masuk dalam ranah koruptif? Bagaimana kedudukan legal antara pengguna dan penyedia barang jasa dalam praktek Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tahun dapat menjadi orientasi kolektif seluruh stakeholder Pengadaan Barang/jasa Pemerintah?
Dengan demikian, praktek pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun tidak hanya menjamin ketersediaan barang/jasa, namun yang jauh lebih penting adalah memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.

Tujuan
1. Untuk mendapatkan gambaran informasi dan pengetahuan tentang kebijakan dan permasalahan Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, baik bagi pengguna maupun penyedia
2. Untuk mengetahui dan memahami dinamika, fakta, dan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun
3. Untuk mengetahui dan memahami secara konprehensif terkait perilaku koruptif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
4. Untuk menemukan solusi dan pendekatan hukum terbaik dalam kerangka mencegah potensi pelanggaran pengadaan barang/jasa pemerintah di akhir tahun
5. Untuk menyelamatkan pengguna dan penyedia barang/jasa dari “jebakan” pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah akhir tahun.

Peserta
• Direktur Jenderal,Kepala Badan dan Deputi Kementerian/LPNK
• Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)
• Pimpinan SKPD (Badan/Dinas dan Kantor)
• Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
• Direktur BUMN dan BUMD
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
• Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
• Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
• Aparat Pengawas / Inspektorat
• Pimpinan/Direktur perusahaan penyedia barang/jasa pemerintah

Formulir Pendaftaran bisa didownload di sini:

Undangan Temu Nasional Pengadaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s