Bappenas : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Hemat 25%

Rabu, 12/11/2008

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Hemat 25%
Wahyu Daniel
– detikFinance

depkeu-dalam
(Foto: dok detikFinance)

Jakarta – Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai memperlihatkan penghematan. Kini banyak instansi pemerintah yang bisa mendapatkan harga 20-25% lebih rendah dari harga perkiraan sendiri (HPS).


Demikian disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam Seminar Nasional Peran Strategis Auditor Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Kebocoran Keuangan Negara di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (12/11).

6 Comments Add yours

  1. Robbi says:

    Saya jadi ragu, kalau pemenang sampai 25 % dibawah HPS, apakah yang nyusun HPS orang yang profesional atau bukan ya hehehe???

    Yang namanya Harga Perkiraan Sendiri kan dihitung secara profesional dengan mengacu kepada metode yang benar dan harga pasar berlaku.

    1. thomaspm says:

      Saya setuju pendapat Mas Rudi. Dalam tender2 di sini, kebanyakan yang menghitung HPS tidak memiliki background quantity surveyor. Apalagi RICS.
      Saya ada pengalaman konyol di proyek besar. Rekan yang membantu panitia tender, hanya memasukkan harga2 material plus tenaga kerjanya saja, karena tidak menguasai metode konstruksinya. Padahal dalam spek, butuh alat2 dengan teknologi tinggi dan mahal. Akibatnya saat diaudit, auditor mengatakan harga kontraktor mahal sekali. Tapi kontraktor bisa membuktikan penggunaan alat2nya. Bahkan dari bukti pembelian material saja, masih di pabrik, harganya sdh 99% dari harga satuan pekerjaan item tersebut.
      Akibatnya kontraktor tidak mendapatkan profit. Dan susana proyeknya menjadi kurang nyaman. Tahu sendiri kan…..
      Pertanyaannya : Bagaimana dunia konstruksi kita bisa berkembang kalo tukang hitung harganya saja ngga profesional?
      Kita bisa lihat dimana2 banyak kontraktor yang dapat proyek tapi malah rugi dan akhirnya tutup. Apakah itu sebenarnya cita2 bangsa kita? Hit and die (masih mending hit and run).
      Satu lagi, belum ada program S1 Quantity Surveyor di Indonesia. Yang ada di Malaysia, dan hampir semua lulusannya sudah dipesan perusahaan2 besar internasional. Ngga ada yang nganggur.

      Salam,

      Th

  2. adi PNPM Mandiri PPIP 2008 says:

    Pak Thomas, mohon bantuannya ya kalo ada informasi mengenai adanya program PNPM Mandiri tahun 2009. Saya berakhir bekerja akhir Bulan Desember 2008 ini dan bentar lagi jadi pengangguran lagi he..he..

    Thanks Banyak BOS

    Adi

  3. nuril says:

    pak thomas gimana sih wirausaha yang baik dan benar saya bangkrut nih pak habis habisan

    ThomasPM:

    Wah, sebenarnya anda sudah one step ahead dibanding saya.
    Soalnya berwirausaha itu
    1. Memulai
    2. Belajar
    3. Bangkrut
    4. Belajar dari pengalaman
    5. Peningkatan
    6. Sukses

    Berarti bapak sudah sampai ke tahap ke 3. Makin dekat Pak dengan kesuksesan.

  4. yudi says:

    Pak Thomas….mau tanya nih, sebetulnya BUMD seperti PDAM dalam melaksanakan pengadaan barang itu wajib mengacu kepada kepres no 80 tahun 2003 atau tidak?…karena ada yang berpendapat wajib, sementara yang lainnya berpendapat tidak perlu asalkan memiliki SOP yang jelas dalam melaksanakan pengadaan barang. Kemudian dana yang menjadi batasan kontrak pengadaan itu dinilai per kegiatan pengadaan atau pengadaan total dalam kurun waktu satu tahun? Hatur nuhun….

    Thomas PM:

    Pak Yudi, ini referensinya
    KEPPRES 80 TAHUN 2003
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Bagian Pertama
    Pengertian Istilah
    Pasal 1

    Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
    1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
    2. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

    Pertanyaannya kuncinya gampang, proyek BUMD itu menggunakan dana APBD atau tidak?

    Bila ada yang ditanyakan lebih lanjut, jangan segan2 kontak.

    Regards,

    Thomas.

  5. Tambahan referensi pak, Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat (1) Butir c, Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s