Kasus Procurement : Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan TPS Pasar Turi

Mulai Terkuak Dugaan Penyimpangan

Proyek Pembangunan TPS Pasar Turi

SURABAYA – Dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi mulai terkuak. Saat memeriksa mantan Kepala Bappeko Surabaya Tri Siswanto kemarin (2/9), penyidik menemukan bahwa pembangunan proyek itu diwarnai perdebatan sengit antarinstansi di pemkot yang berujung keluarnya Bappeko dalam proyek tersebut.

Menurut Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi (Kasatpidkor) Polda Jatim AKBP I Nyoman Komin, Tri Siswanto dimintai keterangan sebagai saksi kasus yang dilaporkan pedagang Pasar Turi itu.

Tri disodori 18 pertanyaan seputar proyek TPS Pasar Turi. ”Materinya mengenai perencanaan penganggaran untuk pembangunan TPS,” jelas Komin.

Dalam pemeriksaan, Tri yang kini menjabat kepala Balitbang Pemkot itu menjelaskan, sebelum diputuskan membangun TPS, Bappeko menggelar rapat dengan beberapa instansi lain. Yakni, Badan Pengawasan Kota (Bawasko), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar Turi, dan Dinas Tata Kota. Rapat itu membahas, antara lain, penganggaran pembangunan TPS.

”Saksi menjelaskan, kasus kebakaran itu bersifat darurat sehingga tidak dianggarkan dalam APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah),” kata Komin.

Rapat itu memutuskan anggaran proyek pembangunan TPS diambilkan dari pos dana tak terduga. Nilai nominal anggaran yang disepakati Rp 14 miliar. ”Itu kesepakatan awal,” terang perwira dengan dua mawar di pundak itu.

Dana miliaran rupiah tersebut untuk pembangunan 2.400 kios pedagang eks-Pasar Turi. Namun, nominal anggaran itu akhirnya berubah karena Bappeko dan instansi lain menilai dana tersebut masih kurang. Mereka meminta tambahan dana ke Pemprov Jatim. Dana tambahan yang diperoleh Rp 4,8 miliar. Jadi, total nilai proyeknya membengkak menjadi Rp 18,8 miliar.

Tri juga mengatakan bahwa dirinya sempat terlibat perdebatan sengit dengan pejabat instansi lain. Dia tidak menyetujui sistem pencairan dana proyek yang tidak disertai satuan harga material yang akan digunakan, meski proyek tersebut sudah mengantongi DED (detail engineering design). Tapi, sistem itu tetap dipakai.

Akibatnya, Tri frustrasi. Dia tidak mau terlibat lagi dalam proyek pembangunan TPS Pasar Turi. Dia juga memutuskan Bappeko tidak mau diikutkan dalam proyek pembangunan tempat penampungan pedagang Pasar Turi yang terbakar hebat setahun lalu itu. Selanjutnya, proses pembangunan dilakukan Disperindag, Bawasko, UPTD Pasar Turi, dan Dinas Tata Kota.

Selain Tri Siswanto, penyidik meminta keterangan Direktur Teknik PT Sucofindo Ir Andika. Penyidikan dilakukan terkait adanya selisih laporan keuangan proyek TPS Pasar Turi antara penilai internal dari pimpro dan PT Perumahan Pembangunan (PT PP) serta PT Nindya Karya (PT NK), selaku kontraktor pelaksana proyek TPS Pasar Turi.

Sementara itu, kelanjutan pembangunan TPS Pasar Turi masih jalan di tempat. Pemkot tetap ogah membayar dua kontraktor (PT PP dan PT NK) sebelum pengusutan dugaan korupsi dana TPS oleh Polda Jatim tuntas. Praktis, PT PP dan PT NK juga tidak mau bekerja sebelum dibayar pemkot.

Asisten II (bidang administrasi pembangunan) Muklas Udin mengatakan, sebenarnya pembayaran terhadap dua kontraktor tersebut sudah disiapkan pemkot.

”Lalu, pedagang melapor ke polda. Jadi, kami terpaksa menahan pembayaran. Kami menunggu kepastian hukum dulu,” jelas Muklas setelah menerima kunjungan wali kota dan Muspika Kabupaten Tomohon, Sulawesi Utara, di Balai Kota kemarin (2/9).

Sebagaimana diketahui, sejumlah pedagang melaporkan Wali Kota Bambang D.H. ke Polda Jatim. Bambang dianggap bertanggung jawab terhadap ketidakberesan penggunaan anggaran TPS sebesar Rp 18,8 miliar. Para pedagang juga mempersoalkan penunjukan kontraktor yang tanpa melalui proses tender. Hingga kini polisi sudah memeriksa beberapa pejabat pemkot. Rencananya, pimpinan PT NK dan PP juga diperiksa.

Lebih lanjut, Muklas yang juga ketua Tim Pemulihan Pasca Kebakaran Pasar Turi itu menambahkan, pemkot memang melakukan penunjukan langsung (PL) karena pembangunan TPS tidak dalam kondisi normal. ”Karena ketika itu kebakaran Pasar Turi dianggap sebagai bencana, proses penunjukan langsung dilakukan tidak pada umumnya. Kami umumkan di media. Waktu itu pendaftar sekurangnya tiga kontraktor, kemudian langsung ditetapkan,” jelasnya.

Surat perintah mulai kerja (SPMK) bisa dikeluarkan karena kebakaran Pasar Turi dianggap sebagai bencana sosial. Muklas mengklaim, langkah pemkot tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Sementara itu, Bambang D.H. mengatakan, pemkot akan terus berupaya menyelesaikan pembangunan TPS maupun induk Pasar Turi. Saat ini, lanjut dia, pemkot sedang melobi DPRD Jatim agar menyetujui sharing dana yang pernah dijanjikan pemkot. ”Saya sudah minta ke DPRD provinsi terkait komitmen kami dulu agar pembangunan Pasar Turi bisa segera terealisasi,” ujarnya. Selain itu, pemkot akan terus menagih janji pemerintah pusat untuk membantu membangun Pasar Turi.

Yang pasti, kata pejabat nomor satu di pemkot itu, DED Pasar Turi segera diselesaikan. ”Kami anggarkan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan, Red). Setelah selesai, pembangunan bisa segera dimulai,” tegasnya. (fid/kit/oni/ari)

From : http://www.jawapos.com

3 September 2008

2 Comments Add yours

  1. indah says:

    apakah aDa penYimpangan Lainnya seLain penYimpangan aNggaRan..?

    1. thomaspm says:

      Mbak Indah, masing2 instansi sudah memiliki kewenangan dan keahliannnya masing2. Sementara ini saya baru mampu untuk memberi comment case (untuk pembelajaran bagi adik2 yang mulai belajar procurement) yang sedang dimuat di media cetak maupun elektronik. Jadi sumber berita bisa dipercaya, bukan menyebar gosip.
      Saya selalu positive thinking ke semua case, sepengetahuan saya sebenarnya itu hanya masalah kurang cermatnya Pimpro atau Panitia mengambil strategi untuk membuat terobosan dalam administrasi pengadaan barang dan jasa dalam menghadapi kasus yang mendesak yang belum jelas aturan PP dan Kepmennya.
      Dengan urun rembuk semua tenaga ahli procurement , saya yakin masalah2 seperti itu bisa diatasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s