My first step to visualize my dream………

Welcome to my  blog.

This post is one of my earliest post when I was started to write my blog.

I just want to share to all of you, one of my life changing experience, which make me become the “real” consultant now.

This is one of the magnificent project, it is a bridge crossing the sea (Madura Strait), connecting two islands (Jawa and Madura in Indonesia).

Please read my story through this photos…..

 

Travelling to Madura before Suramadu Bridge Construction

pelabuhan-ferry-kamal

Toron (Madura Tradition)

toron2

May 2006 : Vizualize the Dream………

Continue reading

Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment

23 Desember 2016

Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment

availibility-payment-perbandingan-dengan-konvensional

Berikut ini ada beberapa materi menarik yang diperoleh saat mengikuti Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment di Hotel Novotel Bogor beberapa waktu lalu.

permendagri-no-96-tahun-2016

  1. permendagri-ap-no-96-tahun-2016
  2. jica-basic-concept-of-ap-and-case-study-in-japan
  3. kemendagri-pengantar-permendagri-nomor-96-tahun-2016
  4. kppip-perkenalan-kppip-dan-perkembangan-kpbu

Demikian sedikit sharing pengetahuan yang saya dapatkan dari acara tersebut. Semoga membawa kebaikan bagi para pembaca semua.

Seminar Peningkatan Kapasitas terkait Kesiapan SDM Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

23 Agustus 2016

Seminar Peningkatan Kapasitas terkait Kesiapan SDM Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

20160823_095750

KPPIP untuk kedua kalinya menyelenggarakan Seminar dalam rangka Capacity Building kepada para stakeholder terkait pembangunan Infrastruktur.

Kali ini narasumbernya adalah:

  1. Dr. Toto Widyanto, Director of Capacity and Development KPPIP

Materi yang disampaikan: Peta Kesiapan SDM Konstruksi untuk Membangun Infrastruktur Nasional

20160823_Seminar Kesiapan SDM Konstruksi

2. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Materi yang disampaikan: Indonesian Accreditation Board for Engineering Education
(IABEE)

IABEE presentation

3. Dr. Yasuyuki Aoyama, Lembaga Akreditasi Engineer Jepang JABEE dan Program Manager dari JICA

Materi yang disampaikan: Quality Assurance in Professional Education

Quality Assurance in Professional Education

 

Mudah2an sharing materi seminar ini akan membantu menambah pengetahuan rekan2 pembaca semua.

20160823_100320

KUMPULAN PERATURAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

14 April 2016

KUMPULAN PERATURAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

Bagi rekan2 pembaca ThomasPM yang tertarik mempelajari peraturan2 terkait Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri dan kebetulan belum punya buku sakunya, bersama ini saya  bantu mencari aturan2nya dalam satu halaman website agar mudah didapatkan.

Cover Buku.jpgCover Buku Belakang.jpg

perpres 3 tahun 2016

Lampiran Perpres 3 tahun 2016

Inpres 1 tahun 2016

perpres 146_tahun 2015

Perpres 27 Tahun 2014

Perpres 71 2012

Perpres 75 tahun 2014

KONSULTAN

12 April 2016

KONSULTAN

Berawal dari banyaknya perbedaan pendapat terkait pengadaan jasa konsultan yang ada di pengadaan pemerintah, maka saya tertarik untuk sedikit membantu para pembaca mendapatkan gambaran tentang apa itu konsultan.  Diharapkan dari artikel yang sedikit ini, pembaca dapat mengerti kenapa kita harus menyewa jasa konsultan, kenapa kita sebaiknya tidak mendikte konsultan, dan kenapa bayaran konsultan lebih mahal dibandingkan staf kita?

Apa konsultan?

Seorang konsultan adalah orang yang memberikan saran profesional atau ahli di bidang tertentu ilmu atau bisnis ke salah satu perusahaan atau individu.

Karena tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada jabatan ‘konsultan’ dalam teori siapa pun bisa bangun suatu hari dan memutuskan untuk mengadopsi judul konsultan.

Meskipun definisi yang luas yang dapat diterapkan untuk sebutan konsultan, pada dasarnya tiga karakteristik yang membedakan seorang konsultan dari profesi lain.

  • Pertama, konsultan menyediakan keahlian yang klien tidak memiliki atau mendukung bahwa klien tidak mampu memenuhi. Sebagai imbalan untuk layanan profesional ini konsultan menerima biaya manajemen.
  • Kedua, konsultan beroperasi secara independen dari klien, menyiratkan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara masalah klien dan jasa dari konsultan yang bersangkutan.
  • Ketiga, konsultan beroperasi secara profesional, yang berkisar dari memiliki kualifikasi yang tepat untuk memastikan pengiriman layanan berkualitas tinggi, melestarikan kepemimpinan pengetahuan dan mempertahankan manajemen operasional profesional.

Konsultan 1

Mengapa klien menyewa konsultan?

Definisi konsultasi menunjukkan bahwa klien menyewa konsultan karena keuntungan pengetahuan mereka. Pada sebagian terlalu besar kasus ini adalah alasan utama; klien menyewa sebuah perusahaan konsultan untuk memberikan saran ahli yang pada akhirnya (harus) menyebabkan resolusi masalah dalam organisasi klien. Namun ada lebih banyak alasan mengapa konsultan yang disewa:

  • konsultan independen dan memberikan pandangan obyektif tentang dilema dan solusi
  • konsultan eksternal yang lebih tidak rentan terhadap politik internal dan / atau situasi sensitif
  • konsultan perekrutan mungkin di daerah tertentu lebih murah daripada mempertahankan keahlian dari dalam perusahaan (in-house)
  • ketika perusahaan menemukan diri mereka kekurangan dalam kapasitas untuk proyek-proyek / posisi maka konsultan dapat mengisi kekosongan tersebut
  • konsultan dapat lebih mudah melakukan ‘dirty work’, yaitu mengambil keputusan di mana tidak ada internal ingin membuat

 

Di mana konsultan bekerja?

Seorang konsultan dapat baik bekerja di sebuah perusahaan konsultan, mengoperasikan usaha swasta dan bekerja sebagai freelancer atau bekerja sebagai konsultan di luar industri konsultasi ( ‘konsultan internal’). Meskipun jumlah yang tepat dari konsultan aktif di Inggris (sebagai contoh) tidak diketahui persis, diperkirakan bahwa ada puluhan ribu perusahaan dan ratusan ribu konsultan, yang mayoritas terbesarnya bekerja sebagai freelancer.

Konsultan 2

The most important trends and developments in various fields and areas of expertise. 

Konultan 3

Kembali ke awal persoalan, kita lihat di Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya , untuk jasa konsultansi masih minim sekali pembahasannya.  Hal ini terkadang mengakibatkan berbagai masalah di lapangan terkait pengadaan konsultan.

Kita coba lihat apa saja hal2 yang diatur terkait konsultansi di Perpres Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah:

Definisi Jasa Konsultansi menurut Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

JASA KONSULTANSI adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

(Perpres 54 Tahun 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama – Pengertian dan Istilah Pasal 1 Angka 16.)

Contoh-contoh yang termasuk Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

  1. Jasa rekayasa (engineering);
  2. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;
  3. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;
  4. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

Kita bisa lihat, bahwa contoh2 jasa konsultan yang diatur masih sangat minim dan belum mencerminkan perkembangan terakhir dunia jasa konsultan di dunia.

Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi adalah sebagai berikut :

Badan usaha (semua menggunakan prakualifikasi)

  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.
  • Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.
  • Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.
  • Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
  • Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.
  • Pengadaan langsung.

Perorangan (semua menggunakan pascakualifikasi kecuali penunjukan langsung untuk darurat, pengadaan langsung dan sayembara)

  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul
  • Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul.
  • Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
  • Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.
  • Pengadaan langsung.

Masih banyak lagi issue2 hangat terkait dengan dunia jasa konsultan di Indonesia yang belum dicarikan solusinya, misalnya:

  1. Transfer of Knowledge
  2. Copyright & Patent
  3. Intelectual Property
  4. Non Disclosure Agreement
  5. Perdagangan Bebas (MEA, WTO dll)
  6. Health and Safety
  7. Proffesional Indemnity Insurance
  8. Third Party Liability Insurance
  9. dll

Demikian sekilas pembahasan mengenai jasa konsultan. Semoga dunia jasa konsultansi di negara kita makin berkembang dan makin baik dan bisa bersaing di kancah Internasional.

Sumber:

  1. http://www.consultancy.uk/
  2. Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 dengan semua perubahannya (Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

Kumpulan Peraturan Terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

11 April 2016

Kumpulan Peraturan terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

 

Di era pemerintah Bapak Presiden Jokowi saat ini, pembangunan Infrastrutur sedang gencar2nya dilakukan.

Selain aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksi infrastrukturnya itu sendiri, banyak juga rekan2 pembaca yang mebutuhkan referensi terkait dengan aturan2 dan dasar hukumnya.

Berikut ini saya coba bantu sajikan beberapa peraturan terkait:

  1. Peraturan Presiden (perpres) No. 38  Tahun 2015: TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

perpres-nomor-38-tahun-2015

English – PRESIDENTIAL REGULATION 38 2015

      2. Peraturan Menteri PPN dan Bappenas No. 4 Tahun 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Permen PPN 4 Tahun 2015

 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata cara kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perka LKPP 19 tahun 2015

       4. Lampiran Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 19 Tahun 2015 

Lampiran Perka LKPP No 19 Tahun 2015Perka LKPP 19 tahun 2015Permen PPN 4 Tahun 2015perpres-nomor-38-tahun-2015

Peraturan2 tersebut di atas juga bisa dilihat versi cetaknya dalam Buku terbitan LKPP.

cover buku lkpp

 

LAUNCHING KPPIP – KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

10 Februari 2016

Launching KPPIP – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores

10 Februari 2016 Pukul 9.30 – 12.00 WIB

Logo KPPIP

Moderator: The Jakarta Post

Anggota KPPIP:

  • Menko Perekonomian Bp. Darmin Nasution
  • Menteri PPN Bappenas Bp. Sofyan Djalil
  • Menteri Agraria dan Penataan Ruang Bp. Ferry Mursyidan Baldan
  • a/n Menteri keuangan Bp. Robert Pakpahan

Ketua Harian KPPIP Bp. Luky Eko Wuryanto

Sekretaris KPPIP Bp. Wahyu Utomo

Media Kit Launching KPPIP, silakan didownload:

KPPIP Brosur

KPPIP Infrastructure outlook_SpeakerBiography

KPPIP_INFRASTRUCTURE OUTLOOK 2016 DECK_vDISTRIBUTION

Laporan KPPIP Semester 1 Th 2015

Laporan KPPIP Semester 2 Th 2015

Foto2 saat acara launching

20160210_085651[1]

Banner KPPIP Infrastructure Outlook