My first step to visualize my dream………

Welcome to my  blog.

This post is one of my earliest post when I was started to write my blog.

I just want to share to all of you, one of my life changing experience, which make me become the “real” consultant now.

This is one of the magnificent project, it is a bridge crossing the sea (Madura Strait), connecting two islands (Jawa and Madura in Indonesia).

Please read my story through this photos…..

 

Travelling to Madura before Suramadu Bridge Construction

pelabuhan-ferry-kamal

Toron (Madura Tradition)

toron2

May 2006 : Vizualize the Dream………

Continue reading

Buku: EODB Kemudahan Memulai Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah

4Mei 2017

Buku: EODB Kemudahan Memulai Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah

 

Bagi para pembaca yang belum bisa memperoleh versi cetak dari buku EODB Kemudahan Memulai Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah, bisa mendapatkan versi softcopynya di sini.

Semoga membantu para pembaca dalam berusaha.

 

Cover EODB

DAFTAR ISI

 

  1. STARTING A BUSINESS
  • PERATUAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
  • PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN
  • PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDERHANAAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
  • INSTRUKSI GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) DI PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
  • PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENCAPAIAN TARGET KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BPTSP PROVINSI DKI JAKARTA
  • PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

 2. DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS

  • PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
  • SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO
  • PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG
  • PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDERHANAAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPUTUSAN KEPALA SADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENCAPAIAN TARGET KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI SPTSP PROVINSI DKI JAKARTA
  1. REGISTERING PROPERTY

  • PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN TERTENTU DI WILAYAH TERTENTU
  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

 4. PAYING TAXES

  • PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
  • PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

 5. GETTING CREDIT

  • PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN
  • PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

 

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 6. ENFORCING CONTRACTS

  • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

7. GETTING ELECTRICITY

  • EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PERCEPATAN PENYAMBUNGAN BARU DAN PERUBAHAN DAYA BAGI PELANGGAN TEGANGAN RENDAH DENGAN DAYA 100 s.d 200 KVA
  • PERATURAN MENTERI ENERGJ DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
  • PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASJ KETENAGALISTRIKAN

8. TRADING ACROSS BORDERS

  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
  • PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 TAHUN 2015 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
  • PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG NGKA PENGENAL IMPORTIR
  • PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK IN.DONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
  • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

 9. RESOLVING INSOLVENCY

  • PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
  • SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN
  1. PROTECTING MINORITY INVESTORS
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM TERTENTU
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT
  • PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

 

File Peraturan Terkait:

1 Starting a Business

1. PP NO. 7 TAHUN 2016 TTNG PERUBAHAN MODAL DASAR PT

2. Permendag_14_2016

3a. Pergub_28_2016

3b. INGUB_NO_42_TAHUN_2016 (Percepatan EODB)

3c. perwaliSBY_2_2016

3d. KepKBPTSP DKI_31_2016

4. Per_BPJS_Kesehatan_1_Th 2016

2. Construction Permit

1. PermenPUPR_5_2016

2. SE MENTERI PUPR NO. 10 TAHUN 2016 TTNG PENERBITAN IMB DAN SLF UNTUK GEDUNG UMKM

3. PERMENDAG NO. 16 TAHUN 2016 TTNG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

4a. Pergub_28_2016

4b. KepKBPTSP DKI_31_2016

3.Registering Property

Permen_ATR_8_2016

PP_34_2016

4. Paying Taxes

1. PERKA BPJS NO. 01 TAHUN 2016 TTNG PEMBAYARAN ONLINE

2. Perdirjenpajak_03_2015

5. Getting Credit

1. PBI_15_PBI_2013

2. Permenkumham_10_2013

3. PP_NO_10_2015

6. Enforcing Contract

1. PERMA_02_2015

7. Getting Electricity

1. SE DIREKSI PT. PLN NO 0001 TAHUN 2016 TTNG PROSEDUR PERCEPATAN PENYAMBUNGAN BARU DAN PERUBAHAN

2. PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2016 TTNG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA TERKAIT DGN PENYALURAN TENA

3. PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA

8. Trading Across Borders

1. pmk-145pmk042014

2. 228pmk042015

3. MDAG_70_2015_BHS (1)

4. Permenhub_117_Tahun_20155. PERPRES_NO_76_2014

9. Resolving Insolvency

1. PERMENKUMHAM NO. 11 TAHUN 2016 TTG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS

2. SE MA NO.2 TAHUN 2016 TTG PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN

10. Protecting Minority Investor

1. POJK 31-2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten

2. POJK 60-2015 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

3. POJK 8-2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik 01

4. POJK_33_2014

5. POJK 34-2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi

6. POJK_32_2014

7. POJK_38_2014

8. POJK 30-2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana

9. POJK 32-2015 tentang HMETD

11. POJK 54-2015 tentang Penawaran Tender Sukarela

12. POJK_33_2014

13. POJK 29-2015

14. ojk55-2015bt

15. ojk56-2015bt

Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment

23 Desember 2016

Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment

availibility-payment-perbandingan-dengan-konvensional

Berikut ini ada beberapa materi menarik yang diperoleh saat mengikuti Capacity Building terkait dengan Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Availability Payment di Hotel Novotel Bogor beberapa waktu lalu.

permendagri-no-96-tahun-2016

  1. permendagri-ap-no-96-tahun-2016
  2. jica-basic-concept-of-ap-and-case-study-in-japan
  3. kemendagri-pengantar-permendagri-nomor-96-tahun-2016
  4. kppip-perkenalan-kppip-dan-perkembangan-kpbu

Demikian sedikit sharing pengetahuan yang saya dapatkan dari acara tersebut. Semoga membawa kebaikan bagi para pembaca semua.

Seminar Peningkatan Kapasitas terkait Kesiapan SDM Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

23 Agustus 2016

Seminar Peningkatan Kapasitas terkait Kesiapan SDM Konstruksi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

20160823_095750

KPPIP untuk kedua kalinya menyelenggarakan Seminar dalam rangka Capacity Building kepada para stakeholder terkait pembangunan Infrastruktur.

Kali ini narasumbernya adalah:

  1. Dr. Toto Widyanto, Director of Capacity and Development KPPIP

Materi yang disampaikan: Peta Kesiapan SDM Konstruksi untuk Membangun Infrastruktur Nasional

20160823_Seminar Kesiapan SDM Konstruksi

2. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Materi yang disampaikan: Indonesian Accreditation Board for Engineering Education
(IABEE)

IABEE presentation

3. Dr. Yasuyuki Aoyama, Lembaga Akreditasi Engineer Jepang JABEE dan Program Manager dari JICA

Materi yang disampaikan: Quality Assurance in Professional Education

Quality Assurance in Professional Education

 

Mudah2an sharing materi seminar ini akan membantu menambah pengetahuan rekan2 pembaca semua.

20160823_100320

KUMPULAN PERATURAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

14 April 2016

KUMPULAN PERATURAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI

Bagi rekan2 pembaca ThomasPM yang tertarik mempelajari peraturan2 terkait Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri dan kebetulan belum punya buku sakunya, bersama ini saya  bantu mencari aturan2nya dalam satu halaman website agar mudah didapatkan.

Cover Buku.jpgCover Buku Belakang.jpg

perpres 3 tahun 2016

Lampiran Perpres 3 tahun 2016

Inpres 1 tahun 2016

perpres 146_tahun 2015

Perpres 27 Tahun 2014

Perpres 71 2012

Perpres 75 tahun 2014

KONSULTAN

12 April 2016

KONSULTAN

Berawal dari banyaknya perbedaan pendapat terkait pengadaan jasa konsultan yang ada di pengadaan pemerintah, maka saya tertarik untuk sedikit membantu para pembaca mendapatkan gambaran tentang apa itu konsultan.  Diharapkan dari artikel yang sedikit ini, pembaca dapat mengerti kenapa kita harus menyewa jasa konsultan, kenapa kita sebaiknya tidak mendikte konsultan, dan kenapa bayaran konsultan lebih mahal dibandingkan staf kita?

Apa konsultan?

Seorang konsultan adalah orang yang memberikan saran profesional atau ahli di bidang tertentu ilmu atau bisnis ke salah satu perusahaan atau individu.

Karena tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada jabatan ‘konsultan’ dalam teori siapa pun bisa bangun suatu hari dan memutuskan untuk mengadopsi judul konsultan.

Meskipun definisi yang luas yang dapat diterapkan untuk sebutan konsultan, pada dasarnya tiga karakteristik yang membedakan seorang konsultan dari profesi lain.

  • Pertama, konsultan menyediakan keahlian yang klien tidak memiliki atau mendukung bahwa klien tidak mampu memenuhi. Sebagai imbalan untuk layanan profesional ini konsultan menerima biaya manajemen.
  • Kedua, konsultan beroperasi secara independen dari klien, menyiratkan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara masalah klien dan jasa dari konsultan yang bersangkutan.
  • Ketiga, konsultan beroperasi secara profesional, yang berkisar dari memiliki kualifikasi yang tepat untuk memastikan pengiriman layanan berkualitas tinggi, melestarikan kepemimpinan pengetahuan dan mempertahankan manajemen operasional profesional.

Konsultan 1

Mengapa klien menyewa konsultan?

Definisi konsultasi menunjukkan bahwa klien menyewa konsultan karena keuntungan pengetahuan mereka. Pada sebagian terlalu besar kasus ini adalah alasan utama; klien menyewa sebuah perusahaan konsultan untuk memberikan saran ahli yang pada akhirnya (harus) menyebabkan resolusi masalah dalam organisasi klien. Namun ada lebih banyak alasan mengapa konsultan yang disewa:

  • konsultan independen dan memberikan pandangan obyektif tentang dilema dan solusi
  • konsultan eksternal yang lebih tidak rentan terhadap politik internal dan / atau situasi sensitif
  • konsultan perekrutan mungkin di daerah tertentu lebih murah daripada mempertahankan keahlian dari dalam perusahaan (in-house)
  • ketika perusahaan menemukan diri mereka kekurangan dalam kapasitas untuk proyek-proyek / posisi maka konsultan dapat mengisi kekosongan tersebut
  • konsultan dapat lebih mudah melakukan ‘dirty work’, yaitu mengambil keputusan di mana tidak ada internal ingin membuat

 

Di mana konsultan bekerja?

Seorang konsultan dapat baik bekerja di sebuah perusahaan konsultan, mengoperasikan usaha swasta dan bekerja sebagai freelancer atau bekerja sebagai konsultan di luar industri konsultasi ( ‘konsultan internal’). Meskipun jumlah yang tepat dari konsultan aktif di Inggris (sebagai contoh) tidak diketahui persis, diperkirakan bahwa ada puluhan ribu perusahaan dan ratusan ribu konsultan, yang mayoritas terbesarnya bekerja sebagai freelancer.

Konsultan 2

The most important trends and developments in various fields and areas of expertise. 

Konultan 3

Kembali ke awal persoalan, kita lihat di Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya , untuk jasa konsultansi masih minim sekali pembahasannya.  Hal ini terkadang mengakibatkan berbagai masalah di lapangan terkait pengadaan konsultan.

Kita coba lihat apa saja hal2 yang diatur terkait konsultansi di Perpres Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah:

Definisi Jasa Konsultansi menurut Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

JASA KONSULTANSI adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

(Perpres 54 Tahun 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama – Pengertian dan Istilah Pasal 1 Angka 16.)

Contoh-contoh yang termasuk Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

  1. Jasa rekayasa (engineering);
  2. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;
  3. Jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;
  4. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

Kita bisa lihat, bahwa contoh2 jasa konsultan yang diatur masih sangat minim dan belum mencerminkan perkembangan terakhir dunia jasa konsultan di dunia.

Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi adalah sebagai berikut :

Badan usaha (semua menggunakan prakualifikasi)

  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.
  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.
  • Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.
  • Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.
  • Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
  • Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.
  • Pengadaan langsung.

Perorangan (semua menggunakan pascakualifikasi kecuali penunjukan langsung untuk darurat, pengadaan langsung dan sayembara)

  • Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul
  • Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul.
  • Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.
  • Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.
  • Pengadaan langsung.

Masih banyak lagi issue2 hangat terkait dengan dunia jasa konsultan di Indonesia yang belum dicarikan solusinya, misalnya:

  1. Transfer of Knowledge
  2. Copyright & Patent
  3. Intelectual Property
  4. Non Disclosure Agreement
  5. Perdagangan Bebas (MEA, WTO dll)
  6. Health and Safety
  7. Proffesional Indemnity Insurance
  8. Third Party Liability Insurance
  9. dll

Demikian sekilas pembahasan mengenai jasa konsultan. Semoga dunia jasa konsultansi di negara kita makin berkembang dan makin baik dan bisa bersaing di kancah Internasional.

Sumber:

  1. http://www.consultancy.uk/
  2. Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 dengan semua perubahannya (Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

Kumpulan Peraturan Terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

11 April 2016

Kumpulan Peraturan terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

 

Di era pemerintah Bapak Presiden Jokowi saat ini, pembangunan Infrastrutur sedang gencar2nya dilakukan.

Selain aspek pelaksanaan pekerjaan konstruksi infrastrukturnya itu sendiri, banyak juga rekan2 pembaca yang mebutuhkan referensi terkait dengan aturan2 dan dasar hukumnya.

Berikut ini saya coba bantu sajikan beberapa peraturan terkait:

  1. Peraturan Presiden (perpres) No. 38  Tahun 2015: TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

perpres-nomor-38-tahun-2015

English – PRESIDENTIAL REGULATION 38 2015

      2. Peraturan Menteri PPN dan Bappenas No. 4 Tahun 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Permen PPN 4 Tahun 2015

 3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata cara kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perka LKPP 19 tahun 2015

       4. Lampiran Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 19 Tahun 2015 

Lampiran Perka LKPP No 19 Tahun 2015Perka LKPP 19 tahun 2015Permen PPN 4 Tahun 2015perpres-nomor-38-tahun-2015

Peraturan2 tersebut di atas juga bisa dilihat versi cetaknya dalam Buku terbitan LKPP.

cover buku lkpp

 

LAUNCHING KPPIP – KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

10 Februari 2016

Launching KPPIP – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores

10 Februari 2016 Pukul 9.30 – 12.00 WIB

Logo KPPIP

Moderator: The Jakarta Post

Anggota KPPIP:

  • Menko Perekonomian Bp. Darmin Nasution
  • Menteri PPN Bappenas Bp. Sofyan Djalil
  • Menteri Agraria dan Penataan Ruang Bp. Ferry Mursyidan Baldan
  • a/n Menteri keuangan Bp. Robert Pakpahan

Ketua Harian KPPIP Bp. Luky Eko Wuryanto

Sekretaris KPPIP Bp. Wahyu Utomo

Media Kit Launching KPPIP, silakan didownload:

KPPIP Brosur

KPPIP Infrastructure outlook_SpeakerBiography

KPPIP_INFRASTRUCTURE OUTLOOK 2016 DECK_vDISTRIBUTION

Laporan KPPIP Semester 1 Th 2015

Laporan KPPIP Semester 2 Th 2015

Foto2 saat acara launching

20160210_085651[1]

Banner KPPIP Infrastructure Outlook

 

Mengenal KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

Mengenal KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritasi dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah berencana membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2014 ini. KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K//L) atau instansi terkait.

Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:
1) Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas:
KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritasi, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, debottlenecking, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;
2) Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial:
KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak;
3) Dukungan SDM yang mumpuni:
Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. Pool of experts juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, energi dan ketenagalistrikan, air dan kereta) dan penyusunan standar kriteria prioritasi serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur strategis dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KPPIP diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar dan KPPIP perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum menjadi fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada.

Logo KPPIP

20160122_175628-1.jpg

VISI

Menjalankan mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.75 Tahun 2014 untuk mendorong percepatan dan pencapaian pembangunan infrastrutur prioritas yang berkualitas secara efektif, efisien, teat sasaran dan tepat waktu.

MISI

Berfungsi sebagai organisasi yang memperkuat koordinasi dan memfasilitasi  berbagai usaha dalam mempersiapkan dan meyelesaikan masalah-masalah dalam penyediaan Infrastruktur Prioritas yang telah teridentifikasi.

TUGAS KPPIP

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, tugas KPPIP adalah:

  1. Menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
  2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan
    Infrastruktur Prioritas;
  3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
  4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
  5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas;
  6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

 

 

KANTOR

menara merdeka

Menara Merdeka Building lt. 8

Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2 , Jakarta Pusat , Jakarta.

Lowongan Procurement Specialist – Bidang Pendidikan (Urgent)

1 September 2015

Info Lowongan Procurement Specialist – Bidang Pendidikan (Urgent)

AEPI SSQ Procurement Adviser

Job Reference Number

IDA/AEPISSQ/C2/06

Job Type

International Development Assistance/Emerging Markets

Schedule

Contract

Job Location

Asia; Indonesia; Jakarta

Job Summary

Background

Australia’s Education Partnership with Indonesia (the Education Partnership) is currently the largest development assistance program funded by the Government of Australia (GoA) anywhere in the world. Through the Education Partnership Australia supports the Indonesian Government’s long-term strategy to strengthen and consolidate its national education system, with a particular focus on the current Indonesian five-year plan (2010 – 2014) and support for the initial stages of the subsequent five-year plan (2015 – 2019). The Education Partnership builds on the successes of previous Australian Government support to the Indonesian education sector by strengthening government systems.  Under the Education Partnership, there are three managing contractors with the largest, School Systems and Quality (SSQ) contract, being managed by Cardno Emerging Markets.

Each of the SSQ-supported components is national in scope, supporting existing government structures National Education Strategic Planning. Component 2 of the Education Partnership is mainly delivered through the Government of Indonesia’s systems using grant funding from Australia. The grant funding will be used to support the nationwide professional development of education personnel (ProDEP). Approximately 293,000 candidate principals, school principals, school supervisors, district and province educational officials will be enrolled in the ProDEP program. In addition to the GoA grant funding, SSQ provides technical and advisory support.

Key Responsibilities

The Procurement Adviser will be required to develop solid working relationships with key counterparts at the Directorate of Teacher and Educational Personnel (DG-TEP) at the Ministry of Education and Culture (MoEC), the Ministry of Religious Affairs (MoRA), and SSQ.

The Procurement Adviser will support the Government of Indonesia (GoI) in the implementation and updating of the Grant Agreement and Procedures Manual. The Procurement Adviser will facilitate inputs from relevant GoI counterparts, other SSQ advisers and DFAT for development and review of the Procedures Manual, and other related documents as required.

The Adviser will report to the Manager Component 2 and will be responsible for:

  • Providing specialist procuremet advice to the Ministry of Education and Culture (MoEC) for the implementation of ProDEP Grant Agreement. Such asdvise may relate to:
  1. Procurement cycle management
  2. Procurement manual
  3. Assessment of existing procurement systems
  4. Procurement planning
  • Supporting the revision and updating of the sections of the Procedures Manual relating to procurement. Ensuring these align with existing or proposed rules, procedures and legislation of GoI. Procurement guidelines will include joint oversight between GoA and GoI on (i) major procurement tender documentation; (ii) selection process and associated documentation.
  • Assisting MoEC develop its annual ProDEP Procurement Plan
  • The Adviser will need to ensure the GoAs requirements and specific safeguards in procurement are adhered to in regards to compliance to the Grant implementation.
  • Undertake monitoring of the Eligible Entities implementing ProDEP to ensure compliance to agreed procurement Procedure Manuel, processes and systems.
  • Reviewing MoEC small scale procurement practices and providing advice for improvement if required
  • Assisting MoEC prepare reports for the SDTOG
  •  Other relevant duties as required.

Other Requirements

​The National Procurement Adviser must have the following skills:

  1. A minimum of 10 years of practical experience in the procurement of goods, works and services in the public sector in Indonesia
  2. Demonstrated understanding with Government of Indonesia’s procurement systems and practices
  3. Demonstrated understanding with the Australian Commonwealth Procurement Guidelines
  4. Experience in preparation of procurement plans.
  5. Experience and knowledge of all aspects of procurement cycle management. An understanding of internationally recognised best practices procurement and processes is highly desirable.
  6. Experience in managing data bases and preparing reports from stored data.
  7. Excellent ICT skills.
  8. Strong interpersonal skills, excellent written and verbal English language communication skills, and an ability to affect positive working relationships with a wide variety of stakeholders at senior levels.
  9. Demonstrated capacity to work as part of team of professionals and contribute to the achievement of the team’s priorities.
  10. Highly self-motivated and demonstrated capacity to work independently.
  11. Fluency in English and Bahasa Indonesian.

Duration of Contract:

The duration of contract for this position is up to 8 months (up to May 2016) subject to approval by the Client.

 

How to Apply for This Position

  1. Response against each of the Key requirements for the position
  2. Curriculum vitae/resume.
  3. Name and contact details (phone and email) of three referees.
  4. Applications that do not address all the requirements stated above will not be considered.

 Submitting Applications

  1. By email: email your application with the reference ” AEPI SSQ – Procurement Adviser” in the subject line to emergingmarkets.jakarta@cardno.com ; or
  2. On-line application. Go to www.cardno.com/careers  and search for this position. Click “Apply for this job” located at the end of the job description.

Application this position closes on 6 September 2015.

Late applications will not be considered and only shortlisted candidates will be contacted.

Cardno Emerging Markets is an equal opportunity employer and is committed to child protection in all fields.

Australian Aid – managed by Cardno Emerging Markets on behalf of the Australian Government.

Employee Benefits

​Competitive Indonesia National Salary Package

Contact

​For enquiry, please email emergingmarkets.jakarta@cardno.com with reference “QUERY- AEPI SSQ – Procurement Adviser position”

Silakan langsung apply ke website Cardno ya: http://www.cardno.com/en-au/Careers/Pages/AEPI-SSQ-Procurement-Adviser.aspx