Menanti Konsultan Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri…

6 Januari 2009

Sebuah perjuangan panjang sejak Indonesia merdeka tahun 1945…….

Mengikis mentalitas antek kompeni yang ditinggalkan penjajahan VOC

(menindas bangsa sendiri demi keuntungan pribadi ataupun golongan).

Situasi ini memang nyaman bagi negara maju, karena mudah bagi mereka

memperoleh tenaga yang berkualitas dari negara2 seperti Indonesia.

Sebagai pemilik perusahaan, tentu saja merekalah yang akan menikmati

hasil paling banyak dari keringat konsultan2 terbaik kita.

Itukah yang kita inginkan bagi negara kita?

Berita dikutip dari http://www.pu.go.id

INKINDO MINTA BILLING RATE DISETARAKAN DENGAN KONSULTAN
ASING

Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) kepada pemerintah atau Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) yang baru terbentuk agar lebih
memperhatikan masalah profesi konsultan dan perencana dalam negeri.
Pasalnya penghargaan atau aparesiasi yang diberikan pemerintah kepada anggota Inkindo
masih terbilang rendah yakni sekitar 60% atau seperempat puluh jika dibandingkan atau
yang diterima oleh konsultan/perencana asing. Terkait masalah itu, pemerintah diminta
agar konsultan asing yang masuk tetap harus melakukan kerjasama operasi dengan mitra
lokal khususnya proyek tahun jamak demi terciptanya transfer pengetahuan.
Hal itu diutarakan, Sekretaris DPP Inkindo DKI Jakarta, Erie Heryadi didamping
Sekretaris Badan Sertifikasi Propinsi Inkindo DKI, Yudi Setiabudi, seusai melakukan
jalan sehat di sela-sela peringatan HUT Inkindo di Plaza Timur GOR Senayan Jakarta (4/8).
Menurut keduanya, seharusnya pemerintah menyetarakan profesi konsultan dan perencana
nasional dengan asing terutama dalam hal tarif (billing rate).  ”Selama ini billing rate yang
kami terima sangat rendah dibandingkan asing,”  tegas Erie Heryadi.
Begitu juga dalam hal penghargaan, tambahnya.
Gambaran kasarnya, tutur Yudi tenaga ahli asing dalam proyek pemerintah menerima upah
antara 15.000 – 20.000 dolar AS per bulan. Sementara tenaga lokal meski kemampuannya
setara  hanya dihargai antara !0 – 30 dolar AS saja.  Keduanya menilai, perbedaan yang
jauh itu sebagai tindikan yang  diskriminatif. Ironisnya, kata Yudi,  hal itu tidak
diberlakukan untuk proyek APBN, melainkan proyek yang dibiayai APBD termasuk
untuk lingkup DKI Jakarta. Yudi kuatir, dengan upah rendah itu akan sulit mendapatkan
tenaga ahli lokal dalam menggarap proyek pemerintah. Dia menjamin kalaupun ada pasti
kualitasnya dibawah profesional.
Diakui Erie, Inkindo sendiri telah mengajukan usulan penyesuaian billing rate ini melalui
Menteri Keuangan, Bappenas, serta Departemen PU, akan tetapi belum ada tindak
lanjutnya. Dijelaskan, setelah dipotong  untuk biaya macam-macem praktis yang diterima
profesi konsultan/perencana lokal sangat kecil, sehingga sulit untuk berkembang.
Erie mencontohkan, tenaga konsultan yang belum memiliki pengalaman (zero experience)
minimal upahnya Rp 5 – 7 juta per bulan, tergantung lokasi wilayah. Menurutnya,
selama ini  tenaga konsultan (perencana,  pengawas) maupun studi kelayakan hanya
dihargai sekitar 3 persen dari nilai proyek. ”Idealnya 10 persen.
Ini yang akan terus kita perjuangkan,” ujar Yudi sambil berharap kebijakan penyesuaian
“billing  rate” diberlakukan awal tahun 2008. (Sony)


Billing Rate Konsultan Indonesia, Finally someone take action…..

6 Januari 2009

Sebuah perjuangan panjang sejak Indonesia merdeka tahun 1945…….

Mengikis mentalitas antek kompeni yang ditinggalkan penjajahan VOC.

Berita dikutip dari http://www.pu.go.id

KOMISI XI DPR SETUJUI BENTUK TIM PERSIAPAN UU KONSULTAN

Komisi XI DPR-RI sepakat untuk membentuk tim legislasi untuk persiapan pembentukan UU
yang akan mengatur tentang Jasa Konsultan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI
DPR-RI Awal Kusumah saat Rapat Kerja (Raker) dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
(Inkindo) di Jakarta, Rabu sore (14/11).

UU Jasa Konsultan tersebut dipersiapkan guna memperkuat sektor jasa konsultan yang
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disisi lain kondisi para jasa
konsultan nasional memprihatinkan, karena banyaknya permasalahan seperti masih
rendahnya upah (billing rate) untuk pelaku jasa konsultan lokal.

“Kebutuhannya (UU jasa konsultan-red) sudah mendesak untuk menjawab tantangan profesi
(jasa konsultan-red)  itu yang makin berkembang,” ujar anggota Komisi XI DPR-RI Max Moein.

Max Moein melanjutkan, Komisi XI setuju untuk membuat UU tersebut karena saat ini praktik
jasa konsultan belum terkelola baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dominasi para jasa
konsultan asing dalam pasar jasa konsultan Indonesia.

Ketua Umum Inkindo Bachder Djohan mengatakan, pelaku jasa konsultan nasional saat ini
hanya dibayar 10 persen dari billing rate yang diterima konsultan asing. Inkindo mengharapkan,
pemerintah membuat standar billing rate untuk konsultan lokal agar tidak tergilas ekspansi
konsultan asing.

“Saat ini upah konsultan lokal maksimal hanya dibayar Rp 12 juta, sementara konsultan asing
dibayar mencapai US$ 20 ribu. Hal ini yang membuat sarjana lulusan teknik sipil enggan
berkecimpung dalam profesi konsultan,” terang Bachder Djohan.

Menurut Ketua Inkindo, saat ini masih ada proyek yang menggunakan standar billing rate
tahun 1998. kondisi tersebut mengakibatkan konsultan nasional tidak mampu meningkatkan
kompetensi dan daya saingnya.

Menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2007
potensi jasa konsultansi baik konstruksi maupun non konstruksi mencapai Rp 4,8 triliun.
Inkindo memprediksi pada tahun depan jumlahnya akan meningkat.
Untuk sektor infrastruktur yang berada di bawah Departemen PU, pasar jasa konsultasi 2008
mencapai Rp 3,7 triliun.

“Hal ini belum termasuk sektor migas, pertambangan dan kelistrikan,” tegas Bachder Djohan.

Konsultan memegang peranan strategis dalam pembangunan, karena terlibat dalam kegiatan,
pengembangan kebijakan, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, engineering design,
survey dan investigasi, supervisi monitoring dan evaluasi.

Menyadari permasalahan yang dihadapi para konsultan nasional, Ketua Komisi XI DPR-RI
meminta Inkindo proaktif untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim legislasi yang
dibentuk nantinya. Awal Kusumah juga mengatakan, Inkindo perlu membuka diri untuk
pengembangan keahlian konsultasi nonkonstruksi karena minimnya penyedia jasa di bidang
tersebut.

“Padahal skala dan kesempatan usaha konsultamsi di non konstruksi sangat besar yang
selama ini sepenuhnya dikuasai asing,” tutur Awal Kusumah.

Ketua Komisi XI DPR-RI menilai selama ini Inkindo terlalu fokus menghimpun profesi
konsultan konstruksi dan infrastruktur, sehingga terkesan mengabaikan profesi konsultan
nonkonstruksi. (rnd)

Perjuangkan Perbaikan Billing Rate Konsultan Indonesia

5 November 2008

Berikut ini ada artikel yang sangat menarik (karena kebetulan saya bergerak di bidang Konsultan).

Salah satu tujuan saya membangun Blog ini adalah juga untuk memperjuangkan perbaikan Billing Rate Konsultan Indonesia, sebelum kita mengalami Brain Drain dimana semua tenaga ahli yang berkualitas malah sibuk membangun Negara Lain, sedangkan negara kita malah dibanjiri Expatriate kelas 2 atau kelas 3.

Untuk ulasannya akan saya sampaikan dalam posting berikutnya.

Link ke Artikel aslinya : http://www.pu.go.id/index.asp?link=/humas/news2003/ppw311008mcl.htm

INKINDO HARAPKAN RENUMERASI JASA KONSULTAN NASIONAL

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mengharapkan perhatian pemerintah untuk renumerasi penghasilan tenaga konsultan di Indonesia, terutama yang sudah berpengalaman serta mengantongi sertifikat keahlian tertentu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers